retribusi pajak. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi yang berlaku secara nasional. retribusi pajak

Lingkup PP ini meliputi: 1) penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi; 2) evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; 3) pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi; 4) dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan 5) sanksi administratif. sedangkan retribusi memiliki tujuan untuk berikan jasa ataupun izin supaya wajib retribusi dapatkan pelayanan dari pemerintah. Pajak dan Retribusi daerah merupakan instrument kebijakan fiscal yang tidak dapat di pisahkan dari upaya peningkatan pendapatan daerah. com - Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah seperti kota praja sebagai balas jasa. c. dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai. 10/2023. Menurut Undangundang Nomor 2-8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tinjauan umum tentang pengelolaan retribusi, pajak daerah, retribusi, dan pendapatan asli daerah. 34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. (Prameka, Indrawati, 2013). MODUL PERKULIAHAN PPh Pasal 21/26 Berbasis Digital PPh Pemotongan & Pemungutan Berbasis Digital (Modul 1) PPh Pemotongan & Pemungutan Berbasis Digital (Modul 2) PPN dan PPnBM Berbasis Digital I Pajak Daerah dan Retribusi Daerah MODUL TUGAS MANDIRI Akuntansi Biaya Akuntansi Manajemen Akuntansi Keuangan 1 Akuntansi. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. Padahal pajak dan retribusi adalah dua hal yang berbeda. Pengaturan tentang retribusi terdapat di Undang Undang Nomor 28. Secara lebih detail, air bersih yang dibebaskan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 40/2015 s. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dilakukan. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%. Dasar Hukum. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali PPh. Berdasarkan Kamus Besar. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. setoran pajak dan retribusi daerah, dengan pertimbangan bahwa transaksi tersebut bersifat rutin, dan pos penerimaan pajak dan retribusi sudah dilakukan secara non tunai. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pajak daerah yang dikelola daerah menjadi lebih banyakA. Pasal 157 – Tambahan Ayat 5a • Mengatur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh pimpinan daerah dan DPRD, harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Rencananya, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat diresmikan pada 1 Juli 2023. Dalam pajak, timbal balik tidak akan Anda rasakan secara langsung karena dampak dari ketaatan Anda terhadap pajak dilihat dari bagaimana berjalannya pembangunan di Indonesia. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang berisi, pajak parkir adalah pajak pada penyelenggaraan tempat parkir. Pajak Daerah BERDASARKAN UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi. Ini termasuk penyediaan. 218. Dalam penelitian ini menggunakan jenis yang bersifat deskriptif-kuantitatif,PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2021TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNGKEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha,. Sifat Pungutan. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana. Dengan diubahnya UU No. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. • PP No. 1 Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran. Peranan Pajak dan Retribusi dalam membangun daerah sangat penting. PBJT (Hotel, Restoran, Hiburan, Listrik, Parkir) 3. Berikut cara menghitungnya: 3 m x 1 m x Rp25. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis paak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan. Menjelang masa aktifnya menjabat, Akhmad. JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan perubahan retribusi sampah menjadi jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah kabupaten/kota. 3. Merujuk pada ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut. 266 16. Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada setiap daerah yang terutang oleh wajib pajak pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan langsung serta digunakan untuk kebutuhan daerah bagiPerbedaan Fungsi Antara Pajak dan Retribusi. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Timur selama 2013-2019. Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. 1. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi adalah dua hal yang berbeda tergantung kewenangan setiap kepala daerah. bertentangan dengan kepentingan umum; b. Kedua, restitusi pajak adalah karena Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM. Baik itu pajak maupun retribusi memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan bentuk pungutan yang bersifat wajib yang dibebankan kepada masyarakat. Definisi. 3. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksanaBuku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. com - Pajak dan retribusi berkontribusi bagi perkembangan ekonomi. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Mochamad Ridwan, dalam skripsi yang berjudul “Potensi Retribusi Terminal Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota; b. 03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penangananpandemi Corona Virus Disease 19. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu. Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Kota Pekanbaru ini mengacu kepada aturan yang ada. Retribusi Daerah. Anda berhak untuk mengajukan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan. 4. Pengaturan tentang retribusi terdapat di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. -Dikenakan kepada semua orang orang yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak. Simak Kamus ‘ Apa. Iklan Tepat Sasaran, Untung Berlipat Pajak mempunyai sifat yang dipaksakan karena sudah tercatat dalam Undang – Undang sehingga Anda wajib untuk membayarkannya. Pembatalan perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah diajukan melalui Menteri Dalam Negeri. Jika ditelusuri ternyata masih ada orang yang belum mengetahui apa bedanya pajak parkir dengan retribusi parkir. 2. JAKARTA, KOMPAS. Pajak reklame non-produk dengan ukuran yang sama namun dengan jenis pajak reklame non-produk. 2. Maka dari itu, artikel ini akan membahas mengenai perbedaannya secara lebih komprehensif sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2020. Kalau kamu sering bayar parkir atau bayar pemungutan sampah, itu adalah salah satu contoh retribusi. Pemasalahan pada sistem pungutan pajak cukup banyak, misalnya data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak, dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. 750 (pajak reklame yang harus dibayar). Adapun pada UU HKPD terdapat 18 jenis retribusi yang berhak dipungut oleh pemda, berkurang dari 32 jenis retribusi pada UU 28/2009 tentang. Retribusi adalah salah satu hal yang harus dipahami oleh setiap pelaku bisnis. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan udang-undang dengan tidakSusi menjabarkan pembayaran pajak dan retribusi secara online makin diminati saat pandemi Covid-19. Pelbagai strategi telah dilakukan, antara lain mengoptimalkan potensi geliat perekonomian, bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kebocoran dan. nYang dimaksud dengan kawasan adalah Konsep Pajak Retribusi. Pajak. Dalam buku yang ditulis oleh Harry Budi dan Tina Amelia (Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021) dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Namun, retribusi adalah pungutan yang ditarik atas jasa atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan usaha. Untuk lebih lanjut tau apa saja jenis-jenis retribusi daerah, yuk simak bahasan lengkapnya melalui artikel bawah ini: Jenis Retribusi daerahUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengamanatkan bahwa penetapan dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pasal 4 Ruang lingkup Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: a. 12. Selain pajak daerah, retribusi adalah salah satu sumber pendapatan daerah. Pengertian Retribusi dan Contohnya. Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. 28 Tahun 2009 tidak diberlakukan lagi. 2. Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada pemerintah Provinsi. Keduanya memiliki sifat yaitu dapat dipaksakan sehingga Wajib Pajak atau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas daerah. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PULANG PISAU, Menimbang : a. Pasal 77 UU PDRD menyatakan bahwa “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambanga. KOMPAS. Plh. com , Jakarta – Pemerintah pusat telah menerbitkan aturan baru terkait pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam UU No. Kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak,. 72 Tahun 1999, TLN No. Selain itu ada pungutan lainnya yaitu iuran. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. Adapun ciri-ciri retribusi adalah dikutup dari laman Bapenda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:Yogyakarta (09/02/2023) jogjaprov. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK & RETRIBUSI (PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A) 3. 1 Definisi Pajak Definisi Pajak menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut: 1. Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak. Pengertian Retribusi. Apa saja jenis pajak air? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak air dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu air tanah dan air permukaan. kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pasalnya, saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (PP 10/2021) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. Saat memberikan pidato pembuka (opening speech) dalam webinar tersebut, Partner of Tax Research & Training Services DDTC B Bawono Kristiaji mengatakan optimalisasi pajak daerah. BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah Pasal 2pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Belitung Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan. com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ( DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minta saran publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD). com - Salah satu upaya melihat kema,puan daerah dari segi keungan daerah adalah melalui komposisi penerimaan daerah. Menurut UU tersebut, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. "Untuk retribusi daerah tahun 2020 ada penurunan sebanyak Rp21. Pasal 99 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. 627. 750 (pajak reklame yang harus dibayar). Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Objek. Pajak dan retribusi adalah dua konsep yang berbeda dalam Ilmu Ekonomi keuangan. Retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelolah oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. RETRIBUSI. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. Pajak digunakan sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi negara. sumber pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG, Menimbang : a. 3. Ilustrasi. Sebenarnya ada itilah lain dari pajak yaitu retribusi. Salah satu contoh pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ranperda ini. Pembangunan ekonomi wilayah memberikan perhatian yang luas terhadap keunikan karakteristik wilayah (ruang). d PP 58/2021. JAKARTA, KOMPAS. Tidak memberikan dampak negatif terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota 5. Perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan: Pajak sifatnya wajib dan ada sanksi hukum jika Anda tidak menyetor dan melapor pajak. Penerimaan sektor pariwisata inilah yang nantinya menjadi salah satu penambah pendapatan asli daerah (PAD). U. Baca Juga Pansus DPRD Riau Akselerasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelumnya,. Pajak: Bersifat umum, seperti pajak penghasilan, pajak barang mewah, hingga pajak kendaraan bermotor. Merujuk pada Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), hal-hal. Pajak Reklame. Jumlah PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang Tahun 2000 sampai 2014 (dalam rupiah) Tahun PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah 2000 23. Alamat : Alamat: JL. Jangka waktu pemeriksaan pun paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima dalam kondisi lengkap. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir a. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbedaan. Pajak. 1 miliar. Soal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pajak dan Retribusi danf atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi: a. Sama halnya dengan pajak, retribusi pun diatur undang-undang yang ada di Indonesia. com/shisuka) JAKARTA, KOMPAS. Baca Juga Kurs Pajak 27 September 2023 -3 Oktober 2023. com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan beragam insentif retribusi daerah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. 1. Sementara sisanya sekitar 10,6 persen, kata dia lagi, berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah: 1. Dengan. Pajak Rokok. No. dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan retribusi objek wisata berupa karcis masuk ke obyek wisata. go. Tidak seperti retribusi, PPh dibayarkan oleh siapa pun termasuk mereka yang belum. Dalam kesempatan ini, Ismet juga menjabarkan dasar hukum, perbedaan pajak daerah dengan retribusi, prinsip, ciri, dan jenis-jenis pajak daerah. Perbedaan pajak dengan retribusi. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. b. com - Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah seperti kota praja sebagai balas jasa. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;JAKARTA, KOMPAS. Meski demikian, tidak menyurutkan semangatnya menyosialisasikan sosialisasi pajak dan retribusi daerah. Lainnya. Balas Jasa. Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Berikut daftar jenis dan tarif pajak di Kota Bekasi. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan. Retribusi daerah ini khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. PP mengenai jenis retribusi baru nantinya akan mengatur tentang objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, serta tata cara penghitungan retribusi. 1. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara. 34 Tahun 2013 . Apakah pajak hotel berpengaruh7.